JDIH Kabupaten Bengkulu Selatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bengkulu Selatan
OVERVIEW
JDIH.BENGKULUSELATANKAB.GO.ID TRAFFIC
Date Range
Date Range
Date Range
LINKS TO DOMAIN
Pembahasan Raperda PPNS Segera Dilanjutkan. Raperda yang merupakan perubahan atas Perda nomor 2 tahun 1985 akan segera dilanjutkan pembahasannya dalam jenjang yang lebih. Tingkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan Penguatan Perda. Publikasi DatamaskumHAM di Provinsi Bengkulu.
WHAT DOES JDIH.BENGKULUSELATANKAB.GO.ID LOOK LIKE?
JDIH.BENGKULUSELATANKAB.GO.ID SERVER
BROWSER IMAGE
SERVER OS
We observed that this website is implementing the PNS Box HTTP Proxy Service server.HTML TITLE
JDIH Kabupaten Bengkulu Selatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bengkulu SelatanDESCRIPTION
JDIH Kabupaten Bengkulu Selatan Blog. Middot; Published 27092017. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Middot; Published 27092017. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Middot; Published 27092017. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017. Page 1 of 39.PARSED CONTENT
The domain jdih.bengkuluselatankab.go.id had the following on the homepage, "Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017." We analyzed that the website said " Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu." It also stated " Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017."ANALYZE OTHER WEBSITES
Hasil dari seminar tersebut oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional direspon dengan memprakarsai beberapa lokakarya, diantaranya dilaksanakan di Jakarta pada Tahun 1975, di Malang pada Tahun 1977 dan Pontianak pada Tahun 1977 dengan agenda pokok membahas kearah terwujudnya SJDIH serta menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan pada tahun 1974.
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. JDIH Kanwil Kemenkumham Nanggroe Aceh Darussalam. JDIH Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. JDIH Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. JDIH Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau. JDIH Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. JDIH Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung.
PERATURAN BPK NOMOR 3 TAHUN 2018. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2018.
Selamat Datang di Website JDIH Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bupati Bulungan, SUDJATI, SH. Bulungan Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Tiga Raperda Pemkab Diterima dengan Catatan.